Menurut saya, kendaraan pribadi sudah pasti menjadi penyebab utama kepadatan di jalan ibukota. Tapi sebenarnya penyebab utama kemacetan adalah ketidaksiplinan kendaraan umum yang suka ngetem sembarangan.
Kepadatan yang terjadi karena kendaraan pribadi biasanya cenderung terprediksi dan bergerak dengan teratur. Contohnya kemacetan yang terjadi di pertemuan tol dalam kota dan tol jagorawi di pagi hari. Memang penuh sesak, tapi pergerakannya teratur dan bisa diprediksi kira-kira berapa menit (jam) lagi kita bisa terbebas dari penumpukan kendaraan disana.
Tapi coba aja kalau kendaraan umum yang dengan seenaknya ngetem sembarangan, contoh di kawasan jatinegara, kampung melayu, flyover depok baru, dll dimana terjadi bottle necking jalan dan angkot dengan seenaknya ngetem disana. Pergerakan kendaraan relatif lebih berantakan dibandingkan kasus pada paragraf sebelumnya.
Jadi isu yang pengen saya angkat disini adalah: mutlak pemerintah harus takeover segala bentuk yang namanya kendaraan umum menjadi milik pemerintah. Dalam arti seluruh pengemudinya harus digaji oleh pemerintah, alih-alih ngejar setoran. Hal ini IMHO cenderung berhasil untuk kasus bus transjakarta dimana jadwalnya relatif teratur dan jarang terjadi penumpukan bus trans di busway.
Kepadatan yang terjadi karena kendaraan pribadi biasanya cenderung terprediksi dan bergerak dengan teratur. Contohnya kemacetan yang terjadi di pertemuan tol dalam kota dan tol jagorawi di pagi hari. Memang penuh sesak, tapi pergerakannya teratur dan bisa diprediksi kira-kira berapa menit (jam) lagi kita bisa terbebas dari penumpukan kendaraan disana.
Tapi coba aja kalau kendaraan umum yang dengan seenaknya ngetem sembarangan, contoh di kawasan jatinegara, kampung melayu, flyover depok baru, dll dimana terjadi bottle necking jalan dan angkot dengan seenaknya ngetem disana. Pergerakan kendaraan relatif lebih berantakan dibandingkan kasus pada paragraf sebelumnya.
Jadi isu yang pengen saya angkat disini adalah: mutlak pemerintah harus takeover segala bentuk yang namanya kendaraan umum menjadi milik pemerintah. Dalam arti seluruh pengemudinya harus digaji oleh pemerintah, alih-alih ngejar setoran. Hal ini IMHO cenderung berhasil untuk kasus bus transjakarta dimana jadwalnya relatif teratur dan jarang terjadi penumpukan bus trans di busway.